Skor IKR Cilegon pada tahun itu hanya sebesar 3,227 dari rentang skor 1-7. Kota itu menduduki posisi ke 94. Posisi kedua untuk kota yang dianggap paling tidak toleran adalah Depok dengan skor 3,610 dan posisinya 93. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Kota Padang, Sumatera Barat dengan skor 4,060.
“Adapun objek kajian IKT ini adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. Empat kota yang dieliminasimerupakan kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi 1 DKI Jakarta,” ungkap Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan dalam keterangan tertulis.
Ia menjelaskan, laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 ini, merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia.
“Indeks Kota Toleran 2022 merupakan laporan keenam SETARA Institute sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2015,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, IKT ditujukan untuk memberikan baseline dan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial. Baseline ini akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak yang ingin mengetahui kondisi toleransi di 94 kota di Indonesia.
“Studi ini ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat dan/atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum,” terang Halili Hasan.
Dalam studi ini, SETARA menetapkan 4 variabel dengan 8 indikator sebagai alat ukur, yaitu, Regulasi Pemerintah Kota, yang meliputi Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, dan Ada tidaknya kebijakan diskriminatif.
Regulasi Sosial, yang meliputi Peristiwa intoleransi, dan Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi. Kemudian, Tindakan Pemerintah, yang meliputi Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi, dan Tindakan nyata terkait isu toleransi.
Terakhir, Demografi Sosio-Keagamaan, yang meliputi Heterogenitas keagamaan penduduk, dan Inklusi sosial keagamaan.
Kombinasi pembobotan tersebut menghasilkan persentase akhir pengukuran: Rencana Pembangunan (10%); Kebijakan Diskriminatif (20%), Peristiwa Intoleransi (20%); Dinamika Masyarakat Sipil (10%); Pernyataan Publik Pemerintah Kota (10%), Tindakan Nyata Pemerintah Kota (15%); Heterogenitas agama (5%); Inklusi sosial keagamaan (10%).
Berikut ini daftar 10 kota dengan IKT 2022 terendah versi SETARA Institute:
Peringkat 85: Prabumulih dengan skor 4,510
Peringkat 86: Lhokseumawe dengan skor 4,493
Peringkat 87: Pariaman dengan skor 4,450
Peringkat 88: Medan dengan skor 4,420
Peringkat 89: Banda Aceh dengan skor 4,393
Peringkat 90 Mataram dengan skor 4,387
Peringkat 91 Sabang dengan skor 4,257
Peringkat 92 Padang dengan skor 4,060
Peringkat 93 Depok dengan skor 3,610
Peringkat 94 Cilegon dengan skor 3,227
Indonesian Political News Agency (IPNA)
