Deli Serdang, Lensa Islam - Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin mengungkapkan optimisme terkait upaya pencapaian target penurunan prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024. Menurutnya, mayoritas daerah telah menunjukkan angka penurunan stunting yang signifikan, meskipun ada kekurangan di beberapa daerah lainnya.
Wakil Presiden yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat mengatakan, aksi percepatan penurunan stunting secara umum baik, namun ada kasus-kasus kurang maksimalnya koordinasi antar Organisasi Pemerintahan Daerah.
"Bila koordinasi dan kolaborasi antar elemen dapat lebih ditingkatkan lagi, mencapai target 2024 bukan mustahil," katanya.
Hal itu dikatakan Wakil Presiden saat mengunjungi layanan Posyandu Melur 4, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (19/10/2023). KH. Ma’ruf Amin melihat secara langsung pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita di tempat ini.
Selama sekitar 20 menit, Wakil Presiden beserta Ibu, didampingi Pj. Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin dan Kepala Dinas Kesehatan berjalan dari satu meja ke meja lain menanyakan bentuk layanan yang mereka berikan. Di meja layanan penimbangan dan pengukuran balita, Wapres menyapa ibu-ibu dan menghampiri anak-anak yang sedang mendapatkan pelayanan.
Wapres bertolak dari Jakarta menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 dari bandara Halim Perdana Kusuma pukul 13.00 (18/10/2023), didampingi istri Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin.
Dalam rombongan Wakil Presiden ini turut serta Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Haryono W.S., Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dan staf khusus Wapres Masykuri Abdillah, Imam Aziz, dan Arif Rahmansyah Marbun, serta tim ahli Wapres Farhat Brachma.
Saat ditanya wartawan tentang kemungkinan pencapaian target stunting pada tahun 2024 sebagaimana ditetapkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Wapres meminta semua daerah meningkatkan kolaborasi antar pihak.
"Kolaborasi ini kan kuncinya, bila hal ini dioptimalkan maka pencapaian angka 14 persen pada tahun 2024 sangat mungkin," katanya.
Wapres mengungkapkan, percepatan penurunan stunting di beberapa daerah masih terkendala oleh koordinasi antar pihak yang belum intensif. Sementara itu, kondisi lapangan di berbagai daerah banyak tantangan, mengingat rentang geografis yang luas. Dengan kondisi ini, koordinasi antar unsur pemerintah daerah dan lembaga perlu diintensifkan agar aksi yang dilakukan menyentuh langsung pada kelompok sasaran prioritas dan lebih memberikan dampak yang nyata.
Hal ini sangat urgen, karena Indonesia harus mewujudkan sumber daya unggul pada saat mendapatkan bonus demografi nanti. Untuk itu, stunting harus dihilangkan.
"Saya terus mendorong semua daerah memaksimalkan aksi nyata. Kemarin saya dari Bali, dan mereka memiliki role model yang sangat bagus, di mana Posyandu dikelola dengan baik oleh Banjar," tandas Wapres.
Banjar adalah komunitas adat lokal yang menerapkan hukum tradisional. Setiap daerah di Bali memiliki Banjar sendiri-sendiri yang diawasi oleh kepala perwakilan dari setiap keluarga yang tinggal di daerah itu. Dengan campur tangan Banjar yang kuat, persoalan penurunan stunting ini bukan lagi semata-mata menjadi program pemerintah, akan tetapi sudah menjadi urusan sosial kemasyarakatan.
Daerah-daerah lain, kata Wapres, harus menemukan cara untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat.
Untuk itu, peran gubernur dan pemimpin daerah di semua level pemerintahan sangat penting, karena mereka yang memiliki akses langsung kepada masyarakat dan memiliki perangkat koordinasi yang sudah tersedia. Sementara itu, Wapres juga mengaku telah meminta Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat untuk mendorong akselerasi di daerah-daerah yang masih terlihat lemah.
"Dari segi anggaran sudah cukup besar, saya kira tidak ada masalah. Koordinasinya saja yang harus lebih maksimal," tambahnya.
