Soal Aksi Kampus dan Guru Besar, Abdul Mu'ti : Tidak Mewakili Secara Resmi Muhammadiyah, Hanya Bentuk Seruan Moral
Jogja, Lensa Islam - Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) hingga Dewan Guru Besar UMY menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika Pemilu 2024. Mereka mendesak Presiden sampai pejabat daerah bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu 2024.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan pernyataan sikap kampus Muhammadiyah itu tidak mewakili secara resmi sikap warga dan PP Muhammadiyah. Meski demikian, Mu'ti mengatakan pernyataan sikap kampus Muhammadiyah sebagai bentuk seruan moral kepada pemerintahan.
"Pernyataan yang beredar saat ini bukan pernyataan resmi yang mewakili warga Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah," kata Mu'ti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/2/2024).
Di sisi lain, kata Abdul Mu'ti, PP Muhammadiyah memahami maraknya pernyataan sikap yang diinisiasi sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Sikap tersebut sebagai wujud keresahan para guru besar dan civitas akademika.
Pernyataan sikap, lanjutnya, juga sah sebagai wujud berdemokrasi. Terlebih dalam konteks ini mengkritisi dinamika yang terjadi. Tentunya bertujuan untuk menjaga masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia.
"Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspons positif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024," pesannya.
Sebelumnya, civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), khususnya Dewan Guru Besar UMY menggelar aksi pernyataan sikap. Fokusnya meminta penyelenggara negara khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Terutama untuk mengawal dan mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
Pernyataan sikap diwakili oleh anggota Dewan Guru Besar UMY, Prof Akif Khilmiyah. Ia menyebut proses Pemilu 2024 mulai tidak sehat. Ditunjukkan dengan adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara.
Dia lalu mencontohkan bagaimana institusi-institusi pemerintah digerakkan jelang Pemilu. Lalu peran KPK yang dikebiri dalam membasmi korupsi. Hingga peran DPR yang tidak berjalan sebagai pengawas pemerintahan.
"Puncak dari semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi menjelang Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari nanti," kata Akif saat membacakan pesan kebangsaan dan imbauan moral Dewan Guru Besar UMY kepada seluruh penyelenggara negara di Kampus UMY, Bantul, Sabtu (3/2).
Selain Dewan Guru Besar UMY, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) juga menyuarakan sikap mereka. Dalam pernyataan sikap di Kasihan, Bantul pada Jumat (2/2), mereka mendesak presiden sampai pejabat daerah bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses pemilu.
